Pemberantasan korupsi tidak saja dilakukan pada politikus kelas kakap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga konsentrasi dalam menilik korupsi yang dilakukan pelajar di sekolah. Salah satu yang disoroti oleh KPK adalah kantin kejujuran yang berdiri di beberapa sekolah dan instansi pemerintah.


Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Dedie A. Rachim mengatakan, dari puluhan kantin kejujuran yang berdiri di sekolah tingkat SD hingga SMA. Baru beberapa saja yang bisa dikategorikan berhasil. “Tidak berarti semuanya bangkrut,” kata Dedie.

Dia menjelaskan, yang menjadi penyebab bangkrutnya kantin itu antaralain moralitas siswa. Dia mengukur keberhasilan dari kantin tersebut dengan besarnya jumlah siswa yang tidak jujur. “Kalau jujur, semua bayar sesuai harga barang, tentu pengelola kantin tidak sampai bangkrut,” ujarnya.

Kata Dedie, pihaknya meminta agar pembelajaran tentang moralitas tidak hanya diajarkan secara teori pada siswa. Tapi juga dalam aplikasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. “Percuma belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) jika tetap tidak mau bayar di kantin kejujuran,” tandasnya.

Moral itulah, lanjut Dedie, yang terus mereka bawa hingga dewasa. Jika usia muda tidak ditekankan untuk bersikap jujur pada diri sendiri, kemungkinan besar untuk melakukan tindak korupsi akan semakin besar. Dia mencontohkan, jika siswa tidak membayar makanan atau barang yang dia beli dari kantin tersebut. Berarti, siswa tersebut secara tidak langsung melakukan korupsi uang dari pengelola.

“Yang seharusnya dia bayar, uang itu dia simpan. Padahal makanan yang dia ambil sudah dimakan,” terangnya. Dia meminta, agar manajemen kantin tersebut lebih dikuatkan. Kata Dedie, sebaiknya modal tidak diambilkan dari pihak luar sekolah.

Sebab, terang Dedie, ketika kantin itu mulai surut, semua siswa ikut merasakan makna kantin tersebut. “Yang artinya, mereka merasa memiliki, dan rugi jika tidak membayar barang yang diambil,” tuturnya saat ditemui dalam talkshow Pendidikan Nasional Antikorupsi kemarin.

Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Harris Iskandar mengakui ada beberapa sekolah yang belum berhasil mengelola kantin kejujuran. Tapi pendidikan moral, kata Harris, akan dilakukan secara terus menerus kepada siswa. “Dalam setiap mata pelajaran, selalu akan ada pendidikan moral di dalamnya,” terang Harris.

Bahkan, dalam mengimplementasikan kurikulum antikorupsi, kata dia, Kemendiknas telah melakukan ujicoba pada 10 provinsi. Dimana dalam setiap nilai antikorupsi diselipkan dalam beberapa mata pelajaran. “Tidak ada mata pelajaran khusus, tapi diselipkan dalam mata pelajaran lain,” tambahnya.
(Sumber: JPNN)